badan pengawas pemilu maluku utara mengatakan pasangan calon ataupun tim sukses yang memberikan bantuan sosial terhadap warga setelah penetapan calon gubernur/wakil gubernur malut dapat dikategorikan politik biaya.
oleh sebab tersebut, bawaslu mengharapkan partisipasi dari penduduk yang mengetahui ataupun melihat banyak pasangan calon gubernur/wakil gubernur atau tim suksesnya menyerahkan santunan sosial kepada warga setelah penetapan calon gubernur/wakil gubernur tanggal 16 mei 2013 segera mencatat pada bawaslu, papar ketua bawaslu malut, sultan alwan dalam ternate, senin.
sesuai ketentuan, pascapenetapan calon gubernur/wakil gubernur malut, maka mereka tidak dibenarkan memberikan bantuan terlepas dalam jenis uang serta barang terhadap masyarakat melalui dalil santunan sosial, karena model seperti itu sudah masuk kategori politik uang.
ia menyampaikan bila pemberian santunan tersebut diselenggarakan sebelum penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur malut, masih dapat dibenarkan sebab sifatnya baru sebatas sosialisasi calon kepada masyarakat.
Informasi Lainnya:
bawaslu malut mau menerapkan sanksi tegas pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur serta tim suksesnya yang kedapatan menyerahkan bantuan social sesudah penetapan calon gubernur/wakil gubernur malut, diantaranya berupa sanksi didiskualifikasi untuk audien dalam pilkada malut, ujarnya.
sultan alwan mengatakan, baliho juga spanduk pasangan calon gubernur/wakil gubernur malut yang sekarang bertebaran pada kota ternate dan daerah yang lain pada malut mesti dihilangkan setelah penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur malut dan dapat diperbolehkan sesudah memasuki tahapan kampanye tanggal 14 juni 2013.
pada waktu kampanye baliho dan spanduk pasangan calon gubernur/wakil gubernur malut mesti pas melalui agama serta tak boleh lagi ada dan bernada menghasut atau menonjolkan zat etnis seperti yang banyak terlihat pada baliho serta spanduk saat ini.
begitu pula, spanduk atau baliho dan diterbitkan dengan pasangan calon gubernur/wakil gubernur malut sebagai kawasan dan tak bisa dimasuki oleh kandidat lainnya, ini tidak menyerahkan pendidikan politik dan menarik terhadap warga luas.
ia mengharapkan terhadap pasangan calon gubernur/wakil gubernur serta tim suksesnya untuk mematuhi semua agama yang ada serta tak menggarap aksi dan bisa memicu terjadinya konflik demi terlaksananya pilkada malut yang damai.