gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab disapa jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan badan upaya-upaya milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri agar mampu membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu maka dirut bumd saja, tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Profesional
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Koleksi Jam Tangan Murah
jokowi menyampaikan kiranya yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah bagian yang menggunakan dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya yang tanda tangan, berarti aku harus ngawasi semua tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya untuk menandatangani surat itu, lanjutnya, serta sebagai bentuk preventif jika pembangun mrt menggarap penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan yang mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan dan diminta dengan menteri keuangan untuk pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.