menteri luar negeri marty natalegawa serta menteri luar negeri australia, bob carr, dijadikan ketua bersama menutup pertemuan tingkat menteri ke-5 bali process on people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime (bali process) di bali, 1-2 april 2013.
siaran pers yang diterima antara dalam jakarta selasa menyebutkan sebanyak 12 menteri daripada 11 negara anggota bali process juga 200 pihak delegasi dari 40 negara juga delapan peninjau menghadairi pertemuan itu.
pada kesempatan ini, kedua menlu menyambut bergabungnya tiga anggota masih bali process, daripada status peninjau, yaitu amerika serikat, uni emirat arab serta badan pbb untuk urusan obat-obat terlarang dan kejahatan (unodc).
menlu marty mengatakan pula bali process telah bergulir di 10 tahun. sesungguhnya upaya yang telah digagas indonesia ini telah merupakan pihak penting dari kerangka kawasan di hal penanganan perdagangan juga penyelundupan manusia.
Lainnya: Jual Jam Tangan Murah - Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan Online
dua hal utama dan kita sampaikan merupakan pertama kita harus terus menekankan selama pencegahan, deteksi dini juga perlindungan. kita mesti tetap memperhatikan kepada ketiga upaya itu. juga upaya ini harus diselenggarakan oleh berbagai negara, bagus tersebut negara asal, negara transit maupun negara tujuan, katanya.
kedua, adalah terbentuknya kelompok kerja di jenis perdagangan manusia, suatu barang yang di waktu lalu kurang mendapatkan perhatian.
dengan pertemuan ini, dicari ada pengesahan kiranya masalah perdagangan manusia adalah sama pentingnya dengan masalah penyelundupan manusia.
ke depan mesti banyak upaya-upaya khusus agar mencegah, mendeteksi juga menyerahkan perlindungan terhadap masalah-masalah human trafficking itu. tidak pencegahan, bisa dipastikan masalahnya ingin berulang-ulang terus. supaya itulah partisipasi negara-negara, bagus asal, transit, maupun tujuan, adalah bermanfaat artinya, kata menlu
pertemuam itu sudah menyepakati pembentukan Satu grup kerja penanganan perdagangan orang. grup kerja akan merupakan wahana bagi bali process agar membahas penanganan perdagangan pihak secara lebih intensif.
kelompok kerja ini digagas indonesia dengan pemikiran kiranya indonesia mempunyai kepentingan yang sulit dalam bali process tak saja supaya memerangi kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan pihak, juga mampu berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan, deteksi dini serta perlindungan daripada fenomena maraknya kejahatan itu, termasuk merebaknya migrasi ilegal dan gelombang manusia perahu di kawasan asia pasifik.
adalah waktunya forum ini dan mengangkat persoalan akar masalah dibuat upaya mencari Jalan keluar yang menyeluruh.
pertemuan itu serta menyambut baik gagasan indonesia untuk bali process menjalin jejaring juga kerja sama melalui jakarta centre for law enforcement cooperation (jclec) dan berlokasi selama semarang. kerja sama antara bali process melalui jclec ini akan tambah memperkuat instrumen penegakan hukum negara bali process supaya memberikan kerangka hukum yang kuat selama penanganan penyelundupan manusia serta perdagangan pihak. dalam kaitan tersebut, indonesia sudah mempunyai instrumen hukum kriminalisasi kejahatan tersebut pada undang-undang imigrasi.
ptm juga menyambut bagus didirikannya bali process regional support office (rso) pada bangkok selama tahun 2011. rso dan dikelola bersama oleh indonesia dan australia, mau merupakan pendukung terhadap pencapaian seluruh website dan gagasan bali process di waktu yang mau datang.
menlu marty mengajak seluruh negara mengenai, menarik tersebut negara asal, negara transit maupun negara objek wisata untuk serta menjual pencegahan, deteksi dini, juga perlindungan dalam keluar dari masalah penyelundupan manusia serta perdagangan pihak itu.
indonesia telah memanfaatkan bali process dibuat wahana supaya berdialog dan bertukar info melalui negara asal, transit serta objek wisata tersebut. pertukaran Informasi itu berguna agar memaksimalkan upaya pencegahan juga deteksi dini yang adalah pendekatan utama indonesia.
pertemuan tersebut menyepakati kelanjutan kerja sama bali process serta menugaskan para pejabat tingkat tinggi agar menyelesaikan semua kebijakan serta arahan yang sudah dihasilkan di pertemuan itu.
bali process, yang didirikan pertama kali tahun 2002, adalah satu-satunya mekanisme kerjasama kawasan yang menggandeng negara asal, negara transit, serta negara objek wisata korban penyelundupan manusia serta perdagangan orang. indonesia menjadi ketua bali process bersama australia.
pertama ke-5 itu memiliki arti penting karena berhasil meletakkan dasar-dasar agar tambah memperkuat kerja sama bali process ke depan ke arah dan lebih kongkrit dan relevan kepada kawasan.
mendahului pertemuan tersebut telah diselenggarakan pertemuan tingkat pejabat tinggi (som) bali process di website yang sama dalam 1 april 2013. pertemuan tersebut mendukung semua gagasan dan seterusnya dilontarkan dan disetujui dengan kaum menteri.